Posted By:Redaksi
Jejak Faktual.com – Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah).
Hal itu untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Namun sangat disayangkan, dalam kenyataannya proyek bernilai fantastic ini, mati suri alias sia – sia. yang magkrak bertahun tahun,
Hal tersebut di benarkan oleh beberapa warga masyarakat(tidak mau di sebutkan nama)Desa setempat yang kecewa,kami selaku warga masyarakat sangat-sangat kecewa terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pamsimas tersebut.
” Realisasi proyek tersebut yang terindikasi sarat bancakan dan jadi objek mengeruk keuntungan pribadi, Jika seperti ini, rakyat (masyarakat) sangat dirugikan. Target pemerintah pusat gagal total. Pemerintah daerah juga dinilai tutup mata, serta lalai dalam pengawasan,” katanya.
Pasalnya, proyek Pamsimas ini belum sama sekali tidak ada azaz manfaatnya buat Masyarakat Desa setempat bahkan proyek ratusan juta ini diduga kuat masuk money Laundry karena anggaran besar tapi tak bermanfaat sebagaimana tujuan utama.
“Program Air jernih yang kita kita harapkan bisa kita nikmati nyatanya hanya mimpi karena pekerjaan tersebut sampai saat ini masih mangkrak.Jumat (25/08/2023
Wajib kita ketahui bersama, anggaran pembangunan Pamsimas tersebut menelan biaya yang tidak sedikit,”ucapnya.
Sekadar diketahui, saat itu Program PAMSIMAS fase ketiga (PAMSIMAS III) yang dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2020, dan akan menyasar 15.000 desa sasaran baru serta mengelola berkerlanjutan program di hampir lebih dari 27.000 desa peserta PAMSIMAS di seluruh Indonesia.
Dengan adanya Pamsimas di harapkan masyarakat bisa mengakses pelayanan Air minum dan Sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan prilaku hidup bersih dan sehat tetapi sangat kita sayangkan keseriusan dan perhatian serta kepedulian Pemerintah untuk mengadakan Program Pamsimas justru banyak di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan di duga untuk ajang korupsi serta mencari keuntungan pribadi dan kelompok.
“Anggarannya cukup besar. Untuk itu, APH diminta peka dan respon agar kerugian atas uang negara bisa terungkap jelas,”tutupnya.
