DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Pemprov Tutupi Hibah Pilkada Dari Pendapatan Daerah

banner 468x60

Posted By: Redaksi

Jejak faktual.com– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berupaya menutupi alokasi hibah anggaran, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berkisar Rp 173 miliar. Pasalnya hibah anggaran tersebut, dinilai memberikan dampak yang besar bagi rencana pembangunan daerah

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Pernyataan itu diungkapkan Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring dalam keterangannya.

“Logika saja dengan hibah anggaran untuk Pilkada serentak itu mencapai angka tersebut, berapa banyak rencana pembangunan yang terancam tidak bisa dilaksanakan atau tertunda. Maka dalam pembahasan KUA-PPAS, kita minta eksekutif bisa menutupi hibah anggaran untuk Pilkada tersebut,”paparnya.

Salah satunya, lanjut Usin, dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah, yang dalam pembahasan KUA-PPAS 2024 menjadi penyebab penandatanganan harus ditunda.

Berdasarkan postur APBD tahun depan yang disampaikan kepada kita, pendapatan daerah cenderung stagnan. Karena kenaikannya sangat kecil dibandingkan postur APBD 2023,” jelasnya.

Menurut Politisi Hanura ini, pada postur APBD tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan Rp 787,76 miliar, sedangkan tahun depan menjadi Rp 822,32 miliar. Sehingga kenaikannya sangat kecil sekali

“Awalnya kenaikan itu diproyeksikan Rp 29 miliar, tapi setelah kita meminta TPAD menelusuri, akhirnya bertambah Rp 5 miliar. Jadi total Rp 34 miliar,” ucapnya.

Mengenai kenaikan pendapatan daerah Rp 34 miliar, diakui tentu belum bisa menutupi alokasi hibah anggaran untuk Pilkada. Padahal TAPD bisa memproyeksikan pendapatan daerah itu bisa meningkat lebih dari itu, mengingat saat ini Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sudah disahkan dan mulai berlaku Januari 2024.

“Berdasarkan Perda tersebut, ada potensi pajak baru yakni pajak alat berat. Disamping sama-sama kita ketahui jika aset Pemprov Bengkulu bertambah yakni hak pengelolaan kawasan Pantai Panjang. Idealnya ketika aset ini bertambah, maka pendapatan daerah harusnya juga bertambah. Tapi fakta dari postur APBD yang diusulkan malah sebaliknya,” sesalnya.

Lebih lanjut ditambahkan, terkait pendapatan ini pihaknya juga meminta Bidang Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu juga menghitung pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

“Bukan hanya potensi yang sudah ada sekarang saja, tetapi juga potensi lain seperti ekspor CPO, Batu Bara, kekayaan laut dan lainnya,” demikian Usin.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *